BreakinWhy | Jakarta, 10 Agustus 2026
Mylidernews.com : Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif kepada DPR RI.
Usulan tersebut disampaikan melalui Surat Presiden (Surpres) yang dibawa Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ke Gedung DPR RI, Senin (10/8/2026).
“Namanya tunggal satu nama, yaitu atas nama Ibu Destry, yang beliau sekarang menjabat Penjabat Gubernur BI sementara,” kata Prasetyo.
Destry saat ini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur BI setelah Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri pada akhir Juli 2026. Sesuai ketentuan, tugas gubernur sementara dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI.
Surpres tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti DPR melalui Komisi XI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan.
Dari Penjabat Menjadi Calon Definitif
Pilihan terhadap Destry sebenarnya bukan kejutan sepenuhnya. Ia merupakan Deputi Gubernur Senior BI periode 2024–2029 dan telah lama berada di lingkaran kebijakan moneter Indonesia.
Destry lahir di Jakarta pada 1963 dan merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia kemudian meraih gelar Master of Science bidang Regional Science dari Cornell University, Amerika Serikat.
Kariernya juga membentang di luar Bank Indonesia. Ia pernah menjadi Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia, peneliti dan pengajar Fakultas Ekonomi UI, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN, serta anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Destry pertama kali menjadi Deputi Gubernur Senior BI pada 2019 dan kembali ditetapkan untuk periode 2024–2029.
WHY IT MATTERS
Keputusan Prabowo mengajukan satu nama, bukan beberapa kandidat, membuat proses di DPR menjadi sangat menentukan.
Pertanyaannya bukan hanya apakah Destry layak memimpin BI, tetapi juga bagaimana ia akan menjaga independensi bank sentral ketika pemerintah sedang mengejar agenda pertumbuhan ekonomi yang agresif.
BI memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas rupiah, inflasi dan sistem keuangan. Karena itu, pergantian gubernur BI bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan keputusan yang dapat memengaruhi arah ekonomi nasional.
Pilihan Destry juga membawa pesan kesinambungan. Sebagai Deputi Gubernur Senior dan Pjs Gubernur, ia merupakan bagian dari kepemimpinan BI yang sudah berjalan. Jika DPR menyetujuinya, transisi kepemimpinan dapat berlangsung tanpa perubahan mendadak terhadap arah kebijakan moneter.
Namun, justru di sinilah ujian Destry berada.
Apakah ia akan menjadi penjaga kesinambungan kebijakan BI sekaligus mampu mempertahankan independensi bank sentral?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena pemerintahan Prabowo memiliki agenda pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan koordinasi erat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI.
Pasar sejauh ini merespons positif pencalonan Destry. Namun, dukungan pasar bukan satu-satunya ukuran.
Ujian sesungguhnya adalah bagaimana Destry menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi dan independensi Bank Indonesia.
Siapa Destry?
Destry Damayanti saat ini merupakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024–2029. Ia pertama kali ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior BI melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 dan kembali ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2024. Pengalaman panjangnya di sektor keuangan dan kebijakan ekonomi membuat Destry bukan figur baru dalam pengelolaan ekonomi nasional. Kini, pengalaman tersebut akan diuji dalam posisi tertinggi di bank sentral.
Bola Berada di DPR
Setelah Surpres diterima, proses berikutnya berada di tangan DPR RI melalui Komisi XI. Uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi ruang bagi DPR untuk menguji bukan hanya kompetensi Destry, tetapi juga visi dan independensinya dalam memimpin Bank Indonesia. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa Gubernur BI berikutnya. Yang dipertaruhkan adalah seberapa kuat Bank Indonesia tetap menjadi bank sentral yang independen di tengah kebutuhan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pertanyaannya, seberapa kuat ia mampu mengatakan “tidak” ketika kepentingan stabilitas moneter berhadapan dengan kepentingan politik dan target pertumbuhan ekonomi pemerintah?
