MyLiderNews.com – Ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru pada 22 Juli 2026, perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa yang menggantikan posisi tersebut. Yang lebih menarik adalah waktu pergantian itu sendiri.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo, masih berada dalam fase ekspansi terbesar sejak diluncurkan. Di saat ribuan dapur pelayanan gizi terus dibangun dan jutaan penerima manfaat mulai dilayani setiap hari, pucuk pimpinan lembaga justru berganti.
Pergantian itu terjadi setelah Nanik Sudaryati Deyang mengundurkan diri sebagai Kepala BGN dengan alasan kesehatan. Dalam pernyataan resminya, Nanik menyebut kondisi jantung yang dialaminya tidak memungkinkan untuk terus memimpin lembaga tersebut dan memilih menjalani pengobatan di luar negeri. Hingga kini, tidak ada fakta yang menunjukkan alasan lain di balik pengunduran diri tersebut.
Namun dalam dinamika pemerintahan, pergantian pejabat tinggi hampir selalu memunculkan pertanyaan baru.
Apakah pergantian itu akan mengubah arah pelaksanaan program? Apakah persoalan-persoalan yang selama ini muncul ikut berubah bersama bergantinya pimpinan? Atau justru tantangan sesungguhnya bukan berada pada siapa yang memimpin, melainkan bagaimana sistem itu sendiri bekerja?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena MBG bukan lagi sebuah rencana di atas kertas. Program ini telah berubah menjadi operasi nasional yang harus memastikan jutaan porsi makanan tersedia setiap hari dengan standar gizi, keamanan, dan ketepatan waktu yang sama.
Di titik inilah ukuran keberhasilan tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya dapur yang dibangun, tetapi oleh kemampuan sistem menjalankan seluruh proses tanpa banyak gangguan.
Pergantian Kepala BGN juga mempertemukan dua figur dengan pengalaman yang berbeda.
Dua Pemimpin, Dua Latar Belakang
Nanik Sudaryati Deyang dikenal memiliki pengalaman panjang sebagai jurnalis sebelum memasuki dunia politik dan pemerintahan. Ia pernah dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis, termasuk Wakil Kepala BGN, sebelum akhirnya dilantik menjadi Kepala BGN pada pertengahan 2026.
Penggantinya, Sudaryono, datang dari jalur yang berbeda. Sebelum dipercaya memimpin BGN, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Pengalamannya banyak berkaitan dengan pembangunan sektor pangan, penguatan produksi pertanian, dan pemberdayaan petani.
Pilihan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat aspek hulu Program Makan Bergizi Gratis.
Sebab keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada dapur yang mampu memasak makanan setiap pagi.
Keberhasilannya dimulai jauh sebelumnya, ketika petani menanam padi, peternak menghasilkan telur dan ayam, nelayan melaut, distributor mengirim bahan baku, hingga seluruh rantai pasok mampu bekerja tanpa terputus.
Namun pengalaman di sektor pangan bukan jaminan seluruh persoalan akan selesai. Yang kini dihadapi Sudaryono bukan hanya persoalan produksi pangan, tetapi juga tata kelola organisasi dengan anggaran sangat besar, ribuan mitra kerja, dan jutaan penerima manfaat.
Ketika Masalah Muncul di Banyak Titik
Dalam beberapa bulan pelaksanaan MBG, sejumlah persoalan sempat menjadi perhatian publik.
Di beberapa daerah muncul laporan mengenai keterlambatan distribusi makanan.Di daerah lain terjadi insiden keamanan pangan yang memicu evaluasi terhadap standar pengawasan.
Sejumlah mitra penyedia makanan juga mengeluhkan keterlambatan pembayaran yang berdampak pada kemampuan mereka membeli bahan baku untuk produksi berikutnya.
Selain itu, proses percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghadapi tantangan berbeda di setiap daerah, mulai dari kesiapan fasilitas hingga ketersediaan sumber daya manusia.
Apabila seluruh persoalan tersebut dilihat satu per satu, masing-masing tampak sebagai masalah operasional yang berdiri sendiri. Namun ketika seluruhnya disusun dalam satu rangkaian, muncul pola yang menarik.
Persoalan muncul hampir di setiap mata rantai pelaksanaan. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, pembayaran kepada mitra, pengawasan mutu, hingga koordinasi antarinstansi.
Artinya, tantangan yang dihadapi MBG tidak berada pada satu titik tertentu. Yang sedang diuji adalah kemampuan seluruh sistem bekerja secara serempak.
Persoalannya Bukan Membagikan Makanan
Banyak orang melihat MBG sebagai program pembagian makanan. Padahal dari sisi manajemen, program ini lebih menyerupai sebuah industri logistik nasional. Bayangkan sebuah bandara internasional. Penumpang hanya melihat pesawat lepas landas tepat waktu.
Namun di balik satu penerbangan terdapat puluhan proses yang harus berlangsung tanpa kesalahan: pengisian bahan bakar, pemeriksaan mesin, katering, bagasi, pengaturan lalu lintas udara, hingga kesiapan kru.
Jika satu bagian terlambat lima belas menit, seluruh jadwal penerbangan dapat ikut bergeser. MBG bekerja dengan logika yang hampir sama. Masyarakat hanya melihat satu kotak makanan yang diterima anak-anak di sekolah.
Padahal di balik satu kotak makanan terdapat petani, peternak, nelayan, distributor, dapur, ahli gizi, tenaga masak, kendaraan pengangkut, sekolah, pemerintah daerah, hingga pengawas yang harus bekerja hampir tanpa jeda.
Semakin besar skala program, semakin kecil toleransi terhadap kesalahan koordinasi. Karena itu, keterlambatan distribusi atau persoalan kualitas makanan tidak selalu mencerminkan kegagalan satu orang atau satu dapur.
Sering kali, peristiwa tersebut merupakan gejala bahwa ada mata rantai yang belum bekerja seirama dengan bagian lainnya.
Ketika Tata Kelola Menjadi Kunci
Menariknya, pada hari pertama menjabat, Sudaryono tidak langsung berbicara mengenai penambahan target penerima manfaat. Ia justru menekankan pentingnya memperkuat governance atau tata kelola.
Jika ditarik lebih dalam, persoalan yang muncul selama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya tidak berdiri sendiri. Keterlambatan distribusi, keluhan mitra mengenai pembayaran, insiden keamanan pangan, hingga perbedaan kesiapan dapur pelayanan di berbagai daerah tampak seperti masalah yang berbeda. Namun semuanya bertemu pada satu titik yang sama: tata kelola.
Dalam organisasi berskala nasional, tata kelola bukan sekadar urusan administrasi. Tata kelola adalah kemampuan memastikan setiap keputusan, setiap anggaran, dan setiap proses operasional bergerak dalam ritme yang sama. Semakin besar organisasi, semakin kecil ruang bagi improvisasi. Yang dibutuhkan adalah sistem.
Pekerjaan Rumah Kepala BGN
Sedikitnya terdapat enam pekerjaan besar yang kini berada di meja Sudaryono.
Pertama, memperkuat rantai pasok. MBG tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tetapi juga pasokan yang stabil setiap hari. Ketika jutaan porsi harus diproduksi, gangguan kecil pada distribusi beras, telur, ayam, sayuran atau susu dapat berdampak luas. Tantangannya bukan sekadar membeli bahan pangan, melainkan membangun jaringan pemasok yang mampu menjaga kualitas, jumlah, dan ketepatan waktu secara berkelanjutan.
Karena itu, hubungan BGN dengan petani, peternak, koperasi, pelaku UMKM, dan distributor harus berubah dari hubungan transaksional menjadi kemitraan jangka panjang.
Kedua, membenahi sistem pembayaran. Program yang berjalan setiap hari membutuhkan arus kas yang sehat.Sejumlah mitra penyedia makanan sebelumnya mengeluhkan keterlambatan pembayaran. Jika kondisi seperti itu berulang, dampaknya bukan hanya terhadap pelaku usaha, tetapi juga terhadap kualitas layanan.
Mitra yang kesulitan modal kerja akan lebih sulit membeli bahan baku terbaik, membayar tenaga kerja tepat waktu, atau menjaga standar operasional. Bagi BGN, sistem pembayaran bukan sekadar urusan administrasi keuangan. Ia merupakan bagian dari sistem produksi itu sendiri.
Ketiga, memperkuat pengawasan mutu. Satu insiden keamanan pangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program yang jauh lebih besar. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan pada produk akhir. Standar mutu harus diterapkan sejak pemilihan pemasok, penerimaan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, hingga makanan diterima oleh siswa.
Dalam industri pangan modern, pengawasan terbaik bukanlah yang paling banyak menemukan kesalahan, tetapi yang mampu mencegah kesalahan sebelum terjadi.
Keempat, mempercepat koordinasi. MBG melibatkan banyak pihak. BGN, pemerintah daerah, sekolah, kementerian teknis, pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat harus bekerja dalam waktu yang hampir bersamaan.
Semakin panjang jalur koordinasi, semakin lambat pula penyelesaian masalah.Di sinilah teknologi informasi seharusnya memainkan peran lebih besar. Pelaporan, evaluasi, dan pengambilan keputusan harus berbasis data yang diperbarui secara cepat, bukan hanya mengandalkan laporan berjenjang yang sering kali baru diterima setelah persoalan membesar.
Kelima, menutup celah korupsi. Di luar persoalan operasional, terdapat satu tantangan yang tidak kalah penting.MBG merupakan salah satu program pemerintah dengan anggaran yang sangat besar. Program sebesar ini selalu memiliki tingkat risiko penyimpangan yang tinggi apabila pengawasannya tidak berkembang secepat pertumbuhan program.
Dalam beberapa bulan terakhir, aparat penegak hukum menangani sejumlah dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Kasus-kasus tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa keseluruhan program bermasalah. Namun keberadaannya menjadi peringatan bahwa sistem pengendalian internal masih perlu diperkuat. Pemerintah juga telah menegaskan komitmen untuk menindak setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Sudaryono sendiri sejak awal menyampaikan komitmen zero tolerance terhadap korupsi.Komitmen tersebut akan diuji bukan melalui banyaknya pernyataan kepada media, tetapi melalui perubahan sistem.
Misalnya, apakah proses pengadaan semakin terbuka. Apakah seluruh mitra dipilih melalui mekanisme yang jelas. Apakah audit internal dilakukan secara berkala. Apakah pengawasan berbasis digital mampu mendeteksi transaksi yang tidak wajar sejak awal.
Dalam tata kelola modern, pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan penegakan hukum. Yang lebih penting adalah membangun sistem yang membuat peluang korupsi semakin kecil
Keenam, transparansi. Besarnya anggaran MBG juga membawa konsekuensi lain. Masyarakat membutuhkan informasi yang lebih terbuka. Selama ini, perhatian publik sering muncul ketika terjadi persoalan. Padahal transparansi seharusnya tidak menunggu munculnya krisis.
BGN memiliki peluang membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Misalnya dengan mempublikasikan perkembangan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah beroperasi, jumlah penerima manfaat, realisasi anggaran, hasil audit, tindak lanjut pengaduan masyarakat, hingga evaluasi berkala mengenai kualitas pelaksanaan program.
Keterbukaan semacam itu bukan hanya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Ia juga menjadi mekanisme pengawasan. Semakin banyak mata yang ikut mengawasi, semakin kecil ruang bagi penyimpangan.
Kepercayaan publik tidak lahir dari slogan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat dapat melihat bagaimana sebuah program dijalankan dan bagaimana pemerintah bersedia menjelaskan setiap keberhasilan maupun kekurangannya.
