Pemerintah mencatat realisasi investasi hampir Rp4.000 triliun. INDEF mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi belum otomatis menghasilkan pekerjaan berkualitas serta kesejahteraan yang merata.
Mylidernews.comn : Jakarta — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi terhadap janji pembangunan, program prioritas, dan hasil kebijakan ekonomi.
Pemerintah mencatat realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun selama Oktober 2024 hingga September 2026. Angka tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani dalam sidang kabinet pada 21 Oktober 2026.
Menurut data pemerintah yang dipublikasikan Sekretariat Negara pada 23 Oktober, investasi tersebut menyerap 5.485.944 tenaga kerja. Sebanyak 51,8 persen investasi berada di luar Jawa, sementara 48,2 persen berada di Jawa.
Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas investasi yang tercatat selama dua tahun pertama pemerintahan. Namun, besarnya investasi perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan, produktivitas, kontribusi industri, dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi masih di bawah target 8 persen
Dalam kajian evaluasi ekonomi yang diterbitkan pada 21 Oktober 2026, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada 2025 dan 5,45 persen pada semester I 2026.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan perekonomian tetap berkembang. Namun, angka itu masih berada di bawah target pertumbuhan 8 persen yang menjadi ambisi pemerintah.
INDEF menilai tantangan utama terletak pada lemahnya hubungan antara investasi, produktivitas, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan. Kenaikan investasi belum sepenuhnya diikuti transformasi ekonomi yang sebanding dengan sumber daya yang telah dimobilisasi.
Evaluasi tersebut juga menyoroti tekanan terhadap daya beli, penyerapan tenaga kerja, serta ketidakseimbangan antara investasi dan pertumbuhan industri pengolahan.
Banyak investasi, apakah pekerjaan berkualitas ikut bertambah?
Salah satu pertanyaan utama dalam evaluasi ekonomi adalah kualitas lapangan kerja yang tercipta.
Angka penyerapan tenaga kerja dalam laporan investasi merupakan indikator penting, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan tingkat upah, kepastian kerja, produktivitas, maupun keberlanjutan pekerjaan tersebut.
Pekerjaan yang berkualitas berpengaruh terhadap daya beli rumah tangga, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, dan ketahanan ekonomi ketika menghadapi kenaikan harga.
Karena itu, evaluasi perlu membedakan jumlah tenaga kerja yang terserap dari kualitas pekerjaan yang tersedia. Data mengenai upah, status kerja formal, produktivitas, dan distribusi pekerjaan antarsektor dibutuhkan untuk menilai manfaat investasi secara lebih utuh.
Program prioritas membutuhkan ukuran hasil
Pemerintahan Prabowo mengandalkan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Danantara, hilirisasi, swasembada pangan, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program-program tersebut memiliki tujuan yang berbeda. MBG perlu dinilai berdasarkan kualitas gizi, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan dampaknya bagi penerima. Danantara perlu menunjukkan kontribusi terhadap investasi produktif dan tata kelola BUMN. Hilirisasi perlu dibuktikan melalui peningkatan nilai tambah, kemampuan industri, dan penciptaan pekerjaan yang berkelanjutan.
Sementara itu, program koperasi desa memerlukan kesiapan usaha, tata kelola, dan arus kas yang memungkinkan kegiatan ekonomi berjalan secara mandiri.
INDEF menekankan perlunya indikator hasil yang terukur, transparansi anggaran, penanggung jawab yang jelas, dan evaluasi berkala sebagai dasar untuk melanjutkan atau mengoreksi program.
Ujian dua tahun berikutnya
Evaluasi pemerintahan tidak cukup berhenti pada perbandingan antara janji dan realisasi anggaran. Pemerintah perlu memperlihatkan hubungan yang jelas antara kebijakan, penggunaan sumber daya, dan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Data investasi dan pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran penting, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai pemerataan manfaat pembangunan.
BREAKINWHY — Tantangan dua tahun berikutnya bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan atau menambah investasi. Pemerintah harus membuktikan bahwa modal yang masuk, program yang dibiayai negara, dan kebijakan pembangunan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, daya beli yang kuat, dan kesejahteraan yang semakin merata.
