Luas karhutla Januari–Juli 2026 tercatat 202.004,30 hektare, naik 69 persen dibandingkan total sepanjang 2025. Persoalan tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga mencakup perlindungan kesehatan, pencegahan, dan penegakan hukum.
JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius pada 2026. Data yang dikutip The Indonesian Institute dari Kementerian Kehutanan menunjukkan luas areal karhutla pada Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka tersebut meningkat sekitar 69 persen dibandingkan luas karhutla sepanjang 2025 yang tercatat 82.791,04 hektare.
Peningkatan itu menunjukkan besarnya tekanan terhadap hutan, lahan, dan kualitas udara. Dampaknya juga dirasakan masyarakat di wilayah terdampak, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang dengan gangguan pernapasan.
Kementerian Kehutanan pada 6 Oktober melaporkan peningkatan tajam titik panas berkepercayaan tinggi. Berdasarkan pemantauan hingga 5 Oktober pukul 21.15 WIB, terdeteksi 1.359 titik panas secara nasional, meningkat dari 527 titik sehari sebelumnya.
Di enam provinsi prioritas pengendalian karhutla, Kalimantan Tengah mencatat 569 titik panas, Sumatera Selatan 142, Kalimantan Barat 69, Kalimantan Selatan 28, Riau empat, dan Jambi nihil pada pemantauan tersebut.
Angka titik panas merupakan hasil pemantauan satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran yang telah terverifikasi. Namun, peningkatan tersebut menjadi sinyal perlunya pemeriksaan lapangan dan tindakan cepat.
Dampak kebakaran melampaui kawasan hutan
Karhutla bukan hanya persoalan hilangnya tutupan vegetasi. Asap dapat menyebar ke permukiman, mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
The Indonesian Institute, dalam analisis yang dipublikasikan pada 19 Oktober dengan mengutip data Kementerian Kesehatan, menyebut 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tercatat di tujuh provinsi hingga 14 Oktober, termasuk 63.711 kasus pada anak di bawah lima tahun.
Angka tersebut merupakan data yang dilaporkan dalam analisis tersebut dan perlu dibaca sesuai cakupan wilayah serta metode pencatatannya. Meski demikian, besarnya jumlah kasus memperlihatkan pentingnya menghubungkan penanganan karhutla dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menyampaikan informasi kualitas udara secara terbuka, memberikan panduan perlindungan bagi kelompok rentan, serta memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan alat pelindung yang memadai ketika kondisi memburuk.
Deteksi dini harus diikuti tindakan
Indonesia telah memiliki sistem pemantauan titik panas, termasuk Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi). Pemerintah juga menjalankan operasi darat dan udara untuk mengendalikan kebakaran.
Namun, keberadaan teknologi pemantauan saja tidak cukup. Informasi titik panas harus diverifikasi, diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko, dan ditindaklanjuti sebelum api meluas.
Kesiapsiagaan juga perlu mempertimbangkan kondisi cuaca dan potensi kekeringan. Apabila risiko telah terdeteksi lebih awal, pencegahan harus menjadi bagian utama strategi, bukan hanya memperbesar operasi ketika kebakaran sudah terjadi.
Siapa yang bertanggung jawab?
Penyebab karhutla tidak dapat disamaratakan. Sebagian kejadian dapat dipengaruhi kondisi lingkungan dan cuaca, sementara kejadian lain mungkin melibatkan kelalaian atau pembakaran yang melanggar hukum.
Karena itu, penegakan hukum harus didasarkan pada hasil penyelidikan. Jika ditemukan bukti keterlibatan individu atau korporasi, proses hukum perlu berjalan sesuai ketentuan dan menjangkau pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Selain penindakan, pengawasan terhadap pengelolaan lahan, kesiapan pemegang izin, pencegahan kebakaran, dan pelibatan masyarakat setempat merupakan bagian penting untuk menekan kejadian berulang.
Ukuran keberhasilan bukan hanya api yang padam
Keberhasilan penanganan karhutla perlu dinilai dari lebih banyak indikator: penurunan luas lahan terbakar, kecepatan respons terhadap titik panas, berkurangnya paparan asap, perlindungan warga, pemulihan kawasan terdampak, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti.
Publik juga memerlukan informasi yang konsisten tentang lokasi terdampak, kualitas udara, langkah pemerintah, dan hasil penyelidikan. Pernyataan bahwa situasi terkendali harus ditopang data yang jelas dan sesuai dengan keadaan di lapangan.
BREAKINWHY — Karhutla bukan sekadar bencana yang datang setiap musim kemarau. Ia menjadi ujian bagi kemampuan negara mencegah risiko, melindungi kesehatan masyarakat, mengawasi pengelolaan lahan, dan menegakkan hukum. Api mungkin dapat dipadamkan, tetapi tanpa pembenahan penyebabnya, ancaman yang sama berpotensi kembali.
