Mylidernews.com – Jakarta: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, mulai memunculkan persoalan yang lebih luas dari sekadar penanganan api. Selain mengancam ekosistem kawasan konservasi, kebakaran juga berpotensi memukul perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pariwisata Bromo.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak hanya memprioritaskan pemadaman api, tetapi juga mulai menghitung dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut.
“Prioritas saat ini harus jelas, padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Kebakaran dilaporkan telah melanda sekitar 520 hektare kawasan TNBTS dan berdampak pada penghentian sementara aktivitas wisata. Kondisi tersebut dinilai serius karena Bromo bukan hanya kawasan konservasi, tetapi juga salah satu destinasi wisata utama yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di sekitarnya.
Puan meminta pemerintah memastikan operasi pemadaman berjalan dengan komando yang kuat dan didukung personel, peralatan, serta pemetaan pergerakan api yang memadai.
Menurutnya, aspek keselamatan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Pemerintah diminta terus memantau kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke kawasan permukiman untuk mengantisipasi dampak terhadap kesehatan warga.
Penutupan kawasan wisata diperlukan untuk melindungi wisatawan dan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi petugas melakukan penanganan kebakaran. Namun, konsekuensinya tidak kecil bagi warga yang bergantung pada aktivitas wisata, mulai dari jasa transportasi, penginapan, pemandu wisata, pedagang, hingga pelaku usaha kecil di sekitar kawasan Bromo.
Karena itu, dampak kebakaran tidak semestinya hanya diukur dari luas hutan yang terbakar.
Ada kerugian ekologis yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Ada pula kerugian ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat ketika arus wisatawan berhenti.
Bromo pada akhirnya menghadirkan pertanyaan yang lebih besar.
Ketika sebuah kawasan konservasi sekaligus menjadi sumber kehidupan masyarakat, apakah pemerintah sudah memiliki sistem yang cukup kuat untuk mencegah kebakaran—bukan hanya memadamkannya setelah terjadi?
