Find The Why
Ada saatnya seorang pemimpin harus berhenti menjelaskan dirinya sendiri. Bukan karena ia kalah. Bukan pula karena ia tidak mampu menjawab. Tetapi karena seorang pemimpin yang telah melewati panggung kekuasaan tertinggi seharusnya menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya: kepentingan publik.
Di titik inilah polemik ijazah Joko Widodo menjadi lebih dari sekadar sengketa mengenai selembar dokumen. Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Selama dua periode, ia berada di pusat perhatian bangsa. Kini, setelah tidak lagi berada di Istana, pertanyaannya bukan lagi semata-mata apakah ijazahnya asli atau palsu. Pertanyaan yang lebih penting adalah: Bagaimana seorang mantan presiden menyikapi keraguan publik terhadap dirinya?
Bukan soal menang atau kalah
Polemik ijazah telah berjalan bertahun-tahun dan masuk ke berbagai jalur hukum. Putusan mengenai keterbukaan informasi tidak otomatis menentukan keaslian ijazah. Proses pidana juga tidak otomatis membuktikan keaslian atau kepalsuan dokumen. Karena itu, ketiga persoalan tersebut harus tetap dipisahkan.
Namun ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan: kepercayaan publik. Ketika sebagian masyarakat masih bertanya, sementara sebagian pihak yang menyampaikan tuduhan menghadapi proses hukum, negara harus memastikan bahwa pertanyaan pokoknya memperoleh jawaban melalui mekanisme pembuktian yang sah, independen dan dapat dipercaya. Sebab menghukum orang yang dianggap melanggar hukum tidak otomatis menghilangkan keraguan publik terhadap objek yang dipersoalkan.
Sebaliknya, membuktikan keaslian dokumen juga tidak berarti seseorang yang menyebarkan tuduhan otomatis bebas dari pertanggungjawaban hukum. Kebenaran dan pertanggungjawaban pidana adalah dua perkara berbeda. Di sinilah seorang lider seharusnya mengambil posisi yang lebih tinggi.
Mengapa harus menunggu pengadilan?
Jokowi telah menyatakan kesediaannya menunjukkan dokumen pendidikan dalam proses hukum. Sikap itu semestinya tidak berhenti sebagai janji politik. Kalau memang dokumen tersebut autentik, mengapa tidak menjadikan proses pembuktian sebagai kesempatan untuk mengakhiri polemik? Bukan sekadar menunjukkan ijazah. Tetapi membiarkannya diperiksa. Dibandingkan dengan arsip institusi. Diuji bila diperlukan. Dihadapkan dengan bukti-bukti lain. Kemudian biarkan hukum menyimpulkan.
Seorang negarawan tidak perlu memenangkan perdebatan. Ia cukup memberikan ruang kepada kebenaran untuk menang. Itulah perbedaan antara seorang tokoh politik dengan seorang negarawan.
Menjadi “center of Jokowi”
Ada paradoks yang menarik. Indonesia sedang menghadapi begitu banyak persoalan: daya beli, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan, ketimpangan pembangunan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan masa depan generasi muda.
BPS mencatat ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat pada 2026; pertumbuhan triwulan I mencapai 5,61 persen. Namun angka pertumbuhan makro tidak otomatis menghapus persoalan keseharian masyarakat. Bahkan BPS NTT sendiri menyoroti tekanan inflasi dan daya beli kelompok berpendapatan rendah di daerah tersebut. Masyarakat membutuhkan perhatian terhadap hidup mereka. Tetapi ruang publik justru terus tersedot kembali kepada satu nama: Jokowi.
Di Lampung, Jokowi tampil dalam atribut PSI. Di Kupang, ia memperoleh gelar sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor. Semua itu sah sebagai bagian dari aktivitas politik dan sosial seorang tokoh publik. Namun dari perspektif kepemimpinan, muncul sebuah pertanyaan yang lebih dalam: Apakah seorang mantan presiden seharusnya terus menjadi pusat perhatian publik, atau justru menggunakan pengaruhnya untuk mengembalikan perhatian publik kepada persoalan bangsa?
Inilah ujian sebenarnya. Bukan apakah Jokowi masih populer. Bukan berapa banyak orang yang menyambutnya. Bukan berapa banyak gelar adat yang diterimanya. Tetapi: Apakah kehadirannya masih memberi energi bagi bangsa, atau justru membuat bangsa terus berputar di sekitar dirinya?
Dari “Raja” kembali menjadi negarawan
Gelar adat adalah penghormatan masyarakat. Di Kupang, Jokowi bahkan dinobatkan sebagai Sesepuh Raja-Raja Timor oleh delapan raja di Pulau Timor. Tetapi seorang mantan presiden Indonesia tidak membutuhkan mahkota untuk menunjukkan kebesarannya. Justru kebesaran seorang pemimpin terlihat ketika ia tidak membutuhkan dirinya untuk terus menjadi pusat perhatian. Seorang pemimpin yang masih ingin dipuji akan menikmati panggung. Seorang negarawan akan bertanya: “Apa yang bisa saya lakukan agar bangsa ini tidak lagi sibuk membicarakan saya?” Mungkin inilah saat yang tepat bagi Jokowi untuk mengambil langkah sederhana tetapi sangat kuat: hadir, bawa dokumen, buka ruang pembuktian, hormati proses hukum, dan selesai. Setelah itu, biarkan Indonesia kembali berbicara tentang masa depannya.
Jangan jadikan hukum sebagai arena pertarungan politik
Ada bahaya lain yang lebih besar. Jika polemik ini terus berlangsung, masyarakat akan semakin terbelah menjadi dua kelompok: percaya Jokowi dan tidak percaya Jokowi.
Padahal demokrasi tidak boleh dibangun di atas kepercayaan personal. Demokrasi dibangun di atas institusi dan bukti. Karena itu, pihak yang menuduh harus siap membuktikan. Pihak yang dituduh harus memberikan ruang pembuktian. Aparat penegak hukum harus bekerja tanpa tekanan. Pengadilan harus independen. Dan publik harus menerima hasilnya. Bukan karena hasil itu sesuai dengan keyakinannya, tetapi karena prosesnya dapat dipercaya.
Pelajaran untuk Indonesia
Polemik ijazah Jokowi akhirnya memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada persoalan ijazah itu sendiri. Pertama, pejabat publik harus memahami bahwa semakin tinggi kekuasaan, semakin besar tuntutan transparansi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.Kedua, kebebasan bertanya harus dilindungi, tetapi tuduhan juga harus dapat dipertanggungjawabkan.Ketiga, proses hukum tidak boleh digunakan sebagai pengganti pembuktian terhadap substansi persoalan. Keempat, seorang pemimpin harus mampu keluar dari kepentingan dirinya sendiri.Dan kelima, kepercayaan publik tidak bisa dipulihkan dengan popularitas, gelar, atribut partai atau panggung politik. Kepercayaan hanya bisa dipulihkan oleh kebenaran yang dapat diuji.
Inilah “Why”-nya
Jokowi mungkin tidak bisa mengendalikan semua orang yang membicarakan dirinya. Ia juga tidak bisa menghentikan seluruh tuduhan yang beredar. Tetapi ia bisa mengendalikan satu hal: bagaimana seorang mantan presiden memilih bersikap ketika dirinya menjadi pusat kontroversi. Kalau ia memilih terus berada di tengah panggung, publik berhak bertanya: Mengapa Indonesia harus terus berbicara tentang Jokowi? Tetapi kalau ia memilih hadir di hadapan hukum, memberikan dokumen untuk diuji, lalu membiarkan institusi yang independen menentukan kebenaran, maka ia sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar: mengubah dirinya dari objek polemik menjadi contoh tentang bagaimana seorang pemimpin menghadapi keraguan publik. Itulah kepemimpinan. Bukan selalu tentang berada di tengah panggung. Kadang-kadang, kepemimpinan justru dimulai ketika seorang pemimpin bersedia turun dari panggung dan membiarkan kebenaran berbicara.
