Hanya sehari menjelang perayaan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Flores diguncang gempa dahsyat.
Belum genap 24 jam sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, memaparkan berbagai capaian pembangunan menjelang dua tahun pemerintahannya. Lalu Flores berguncang.
Puluhan orang meninggal, ratusan lainnya terluka, rumah dan fasilitas publik rusak, dan tsunami sempat menerjang sejumlah kawasan pesisir. Dua peristiwa itu tentu bukan untuk dipertentangkan. Pidato kenegaraan berbicara tentang arah dan capaian pembangunan nasional, sementara gempa Flores adalah bencana alam yang tidak mengenal batas politik pemerintahan.
Tetapi justru di situlah why-nya.
Apa arti keberhasilan pembangunan ketika sebagian rakyat masih begitu rentan menghadapi bencana? Kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur besar, investasi, atau berbagai indikator makro. Kemajuan juga harus terlihat dari kemampuan negara melindungi warganya ketika krisis datang.
Flores mengingatkan kembali bahwa pembangunan memiliki dimensi yang jauh lebih mendasar: rumah yang tahan gempa, sekolah yang aman, rumah sakit yang siap, tata ruang berbasis risiko, sistem peringatan dini yang efektif, serta masyarakat yang memiliki literasi kebencanaan. Karena itu, tragedi Flores seharusnya tidak berhenti sebagai berita tentang jumlah korban. Ia harus menjadi ujian terhadap kualitas pembangunan.
Menjelang 81 tahun Indonesia merdeka, pertanyaannya bukan hanya seberapa jauh Indonesia telah membangun, tetapi juga: seberapa kuat Indonesia melindungi rakyatnya? Dan bagi pemerintah, mungkin inilah salah satu pekerjaan rumah terbesar setelah dua tahun berjalan: mengubah pembangunan dari sekadar capaian menjadi ketahanan. Flores berduka. Indonesia harus belajar.
