Mylidernews.com – Jakarta : Pakar filsafat politik Rocky Gerung menyarankan Presiden Prabowo Subianto mengganti sekitar 70 persen menterinya. Menurut Rocky, langkah tersebut diperlukan jika Presiden Prabowo benar-benar ingin menunjukkan keseriusannya menjalankan gagasan sosialistik sekaligus melakukan efisiensi anggaran negara.
“Intinya kita dorong Presiden Prabowo ganti 70 persen menterinya,” kata Rocky dalam diskusi bertajuk “The Rise of State Capitalism: Good or Bad?” pada Forum Economic Frontline, 8 Agustus 2026.
Rocky menilai, saat ini terdapat persoalan pemborosan dalam pengelolaan anggaran negara. Karena itu, ia mengingatkan Presiden Prabowo agar menjadikan kemampuan APBN sebagai batas dalam menjalankan ambisi politik pemerintah.
“Hi Pak Presiden, batas ambisi politikmu adalah APBN, sehingga efisienkan,” ujar Rocky.
Menurut Rocky, persoalan bukan hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana para menteri menerjemahkan dan menjelaskan kebijakan Presiden kepada publik.
Ia bahkan mengingatkan adanya risiko politik apabila para menteri tidak mampu menjelaskan kebijakan Presiden secara terbuka kepada masyarakat.
“Presiden sedang disandera oleh para menterinya,” kata Rocky.
Menurut dia, para menteri semestinya tampil menjelaskan kepada publik gagasan dan kebijakan yang disampaikan Presiden. Namun, apabila hal itu tidak dilakukan, para menteri justru berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden.
“Untuk itu perlu radical break. Jangan biarkan menterinya menyandera Presiden,” tegasnya.
Rocky mengatakan, kritik masyarakat sipil terhadap pemerintah terus menguat. Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi situasi yang justru melemahkan legitimasi politik Presiden.
“Ini kan konyol. Oleh karena itu jangan biarkan para menteri menyandera legitimasi Presiden,” katanya.
Menteri Bukan Sekadar “Pembantu Presiden”
Rocky juga mengkritik cara pandang terhadap posisi menteri yang hanya ditempatkan sebagai pembantu Presiden.
Dengan mengutip pandangan Mohammad Hatta, Rocky mengatakan bahwa seorang menteri seharusnya dipilih karena memiliki gagasan atau keahlian yang dibutuhkan Presiden sehingga diminta untuk membantu menjalankan pemerintahan.
Namun, menurut Rocky, realitas politik saat ini menunjukkan bahwa penunjukan menteri tidak selalu didasarkan pada kebutuhan gagasan dan kompetensi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesepakatan politik.
Karena itu, Rocky menantang para menteri untuk lebih aktif membela dan menjelaskan kebijakan Presiden Prabowo kepada publik.
“Jangan sampai Presiden yang memiliki gagasan, tetapi para menterinya justru tidak mampu menjelaskan gagasan itu kepada masyarakat,” kata Rocky.
Civilian Value Harus Mendahului Militerisme
Dalam konteks yang lebih luas, Rocky juga menyinggung pentingnya menjaga nilai-nilai sipil dalam kehidupan demokrasi.
Menurut dia, masyarakat sipil perlu memastikan bahwa civilian value tetap berada di depan dan tidak dikalahkan oleh kecenderungan militerisme dalam kehidupan bernegara.
Ia mengingatkan, dominasi militerisme harus dicegah agar demokrasi Indonesia tidak bergerak menuju apa yang disebutnya sebagai “diktator militerisme.”
Why
Pernyataan Rocky tentang pergantian 70 persen menteri bukan semata soal siapa yang harus diganti. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kabinet dibentuk terutama untuk memenuhi keseimbangan politik, atau untuk memastikan setiap kebijakan Presiden memiliki orang yang mampu menerjemahkan, mempertanggungjawabkan, dan membelanya di hadapan publik?
