MyLiderNews.com, Sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan atau laut, yaitu lebih dari dua pertiga atau 70 persen dari total keseluruhan wilayahnya, kekuatan pertahanan wilayah laut sangat dibutuhkan.
Untuk itu memilih jenis kapal yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia juga sangat penting. Kapal jenis Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) atau kapal patroli lepas pantai dinilai sangat tepat.
Namun, sayang sekali, Indonesia hanya memiliki 2 unit kapal perang jenis Pattugliatore Polivalente d’Altura (PPA) atau kapal patroli lepas pantai multiperan.
Kapal jenis PPA buatan Fincantieri Italia unggul dalam konsep desain modular. Kapal ini dapat menjalankan multi-misi mulai dari patroli, pencarian dan pertolongan (SAR), hingga pertempuran laut penuh layaknya korvet atau fregat modern dengan kecepatan puncak mencapai 30-32 knot.
Pengamat Pertahanan Marapi Alman Helvas Ali menilai keputusan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghadirkan kapal jenis PPA sangat tepat untuk kebutuhan pertahan Indonesia.
Menurut Alman, kapal jenis PPA yang dimiliki Indonesia saat ini mampu menjawab kebutuhan TNI AL untuk mempertahankan wilayah laut sekaligus udara.
“Sekarang kita sudah berada di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan segera melengkapi PPA dengan senjata senjata yang dibutuhkan termasuk rudal Aster,” kata Alman di Jakarta, Kamis (5/8).
Selama ini, lanjut dia, konsep pertahanan laut yang dianut Indonesia terlalu berorientasi pada pembangunan armada yang berfokus pada fungsi penegakan hukum.
Konsep pertahanan ini membuat pemerintah memilih alutsista laut yang fungsinya lebih condong untuk melakukan operasi di teritorial atau pengawasan wilayah laut.
Padahal, Indonesia butuh alutsista laut yang dilengkapi persenjataan dan radar daya jangkau tinggi untuk mampu mempertahankan wilayah udara.
“Kita lebih banyak ke operasi di perairan teritorial sehingga kemampuan pertahanan udara jarak menengah belum menjadi prioritas,” katanya menjelaskan.
Dia melanjutkan, hadirnya kapal jenis PPA TNI AL yakni KRI Brawijaya-320 dan KRI Prabu Siliwangi-321 dapat menjawab kebutuhan pertahanan udara dan laut Indonesia.
Kendati demikian, kehadiran dua kapal buatan galangan Fincantieri ini dinilai Almas belum lah cukup.
Dia menilai TNI harus membangun sistem komunikasi yang terintegrasi antar alutsista agar pengawasan wilayah laut dan udara bisa dilakukan secara maksimal.
“Untuk membangun sistem integrasi, mau tidak mau kita harus mengembangkan data link sendiri yang bisa menghubungkan fregat-fregat yang berbeda kelas. Tanpa data link sendiri, susah untuk kita integrasi,” ujarnya.
Dengan menggunakan sistem data link ini, seluruh alutsista dari mulai radar, kapal jenis PPA hingga pesawat akan terhubung dalam satu data khusus sehingga koordinasi akan jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan jalur komunikasi suara.
Dia berharap modernisasi alutsista dan sistem data link itu mendapat dukungan dari pemerintah agar TNI mampu menjawab kedaulatan wilayah Indonesia dengan lebih maksimal.
