“Jabatan Jampidsus adalah salah satu posisi paling strategis dalam penegakan hukum Indonesia. Dari meja itulah lahir berbagai keputusan penting yang menentukan nasib perkara korupsi bernilai triliunan rupiah”.
Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah bukan sekadar perkara hukum. Benar atau tidaknya tuduhan terhadap yang bersangkutan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik dan pada akhirnya akan diputus oleh pengadilan. Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.
Namun, bagi bangsa ini, ada pelajaran yang jauh lebih besar daripada perkara pidananya.
Kasus ini mengingatkan kita bahwa integritas bukanlah atribut jabatan. Integritas adalah karakter yang setiap hari diuji, terutama ketika seseorang memegang kewenangan besar.
Jabatan Jampidsus adalah salah satu posisi paling strategis dalam penegakan hukum Indonesia. Dari meja itulah lahir berbagai keputusan penting yang menentukan nasib perkara korupsi bernilai triliunan rupiah. Karena itu, publik menaruh harapan sekaligus standar moral yang sangat tinggi kepada siapa pun yang mendudukinya.
Ketika seorang pejabat yang pernah berada di garis depan pemberantasan korupsi justru terseret proses hukum, kepercayaan publik ikut terguncang. Bukan semata karena sosoknya, tetapi karena masyarakat mulai bertanya: siapa yang menjaga para penjaga?
Dalam ilmu tata kelola pemerintahan, tidak ada jabatan yang boleh berdiri tanpa pengawasan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kebutuhan akan mekanisme kontrol. Sejarah di banyak negara menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan sering kali bukan karena lemahnya hukum, melainkan karena lemahnya pengawasan terhadap mereka yang memegang kekuasaan.
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan undang-undang antikorupsi. Kita memiliki lembaga penegak hukum, sistem audit, pengawasan internal, hingga pengawasan publik. Namun semua itu tidak akan cukup jika integritas dipandang sebagai sesuatu yang otomatis melekat pada jabatan.
Integritas bukan diperoleh ketika seseorang dilantik.
Integritas dibuktikan ketika seseorang memiliki kesempatan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi memilih untuk tidak melakukannya.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh bergantung pada figur. Sistem yang baik harus mampu mengoreksi siapa pun, termasuk orang-orang yang pernah berada di puncak kekuasaan. Sebaliknya, sistem juga harus mampu melindungi seseorang apabila tuduhan terhadapnya tidak terbukti.
Itulah hakikat negara hukum.
Karena itu, masyarakat perlu mengawal proses hukum ini dengan kepala dingin. Jangan menghakimi sebelum putusan pengadilan. Namun jangan pula membiarkan proses hukum kehilangan transparansi dan akuntabilitas. Keadilan hanya akan dipercaya jika prosesnya terbuka, profesional, dan bebas dari intervensi.
Kasus Febrie Adriansyah pada akhirnya bukan hanya berbicara tentang seorang mantan Jampidsus.
Ia berbicara tentang kualitas kepemimpinan bangsa.
Tentang bagaimana negara memastikan bahwa orang yang diberi kewenangan besar juga diawasi dengan standar yang lebih tinggi.
Dan tentang kesadaran bahwa jabatan adalah amanah, bukan perlindungan dari hukum.
Refleksi LIDER
Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang tidak pernah memiliki pejabat yang tersandung kasus hukum.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memastikan bahwa hukum bekerja tanpa rasa takut, tanpa rasa sungkan, dan tanpa pilih kasih.
Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak diukur dari seberapa besar kekuasaan para pemimpinnya, tetapi dari seberapa kuat integritas yang menopang kekuasaan itu.
Integritas adalah benteng terakhir sebuah republik. Ketika benteng itu retak, yang runtuh bukan hanya seorang pejabat, tetapi juga kepercayaan rakyat.
