Indonesia kembali dikejutkan oleh dua kenyataan yang berjalan beriringan. Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan berbagai proyek strategis nasional bernilai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Di sisi lain, ketika sebagian proyek itu bahkan belum selesai dimulai, dugaan korupsi dengan nilai fantastis sudah lebih dahulu menyeruak ke permukaan.
Ironis.
Bangsa ini sedang berlari membangun masa depan, tetapi pada saat yang sama masih dibayangi penyakit lama yang terus menggerogoti fondasinya.
Karena itu, wacana hukuman mati bagi koruptor kembali menguat. Banyak tokoh nasional mendukungnya. Secara hukum, Indonesia memang telah memiliki dasar untuk menjatuhkan pidana mati dalam keadaan tertentu.
Namun pertanyaan yang lebih besar adalah:
Apakah hukuman mati akan menghentikan korupsi?
Jawaban saya sederhana.
Belum tentu.
Sebab korupsi bukan hanya persoalan berat-ringannya hukuman. Korupsi adalah persoalan karakter, sistem, budaya, dan kepemimpinan.
Bangsa ini sesungguhnya sedang menghadapi dua perlombaan.
Perlombaan membangun Indonesia. Dan perlombaan menyelamatkan Indonesia dari korupsi.
Jika pembangunan lebih cepat daripada pembangunan integritas, maka semakin besar anggaran negara, semakin besar pula godaan untuk menyalahgunakannya. Karena itu, Indonesia memerlukan agenda yang jauh lebih besar daripada sekadar memperberat hukuman.
Lima Catatan LIDER
Pertama. Bangun manusia sebelum membangun proyek.
Tidak ada proyek strategis yang akan berhasil jika dikelola oleh manusia yang kehilangan integritas. Beton bisa dibangun dalam hitungan bulan. Karakter membutuhkan puluhan tahun.
Kedua. Integritas harus menjadi investasi nasional.
Gagasan membangun Universitas Republik Indonesia (URI) patut dipandang sebagai investasi peradaban. Indonesia membutuhkan institusi yang tidak hanya melahirkan sarjana cerdas, tetapi juga pemimpin yang jujur, berani, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Ketiga. Pencegahan harus lebih besar daripada penindakan.
Selama ini energi bangsa lebih banyak dihabiskan untuk menangkap koruptor setelah uang negara hilang. Ke depan, ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya operasi tangkap tangan, melainkan semakin sedikit kesempatan orang melakukan korupsi karena sistem telah menutup celahnya.
Keempat. Transparansi adalah benteng pertama.
Semakin besar nilai proyek, semakin besar pula hak publik untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat, media, akademisi, dan teknologi yang memungkinkan setiap rupiah dapat ditelusuri.
Kelima. Bangsa ini membutuhkan gerakan moral, bukan hanya gerakan hukum.
Korupsi tidak pernah dimulai di ruang sidang. Korupsi dimulai ketika hati menganggap jabatan adalah hak untuk mengambil lebih banyak daripada yang seharusnya. Karena itu, perang melawan korupsi harus dimulai dari keluarga, sekolah, kampus, birokrasi, partai politik, rumah ibadah, hingga ruang-ruang pengambilan keputusan negara.
Pada akhirnya, hukuman mati mungkin dapat menghentikan seorang koruptor.
Tetapi hanya pendidikan, keteladanan, sistem yang bersih, dan kepemimpinan yang berintegritas yang dapat menghentikan lahirnya koruptor-koruptor baru. Itulah sebabnya, ketika Indonesia sedang membangun proyek-proyek raksasa untuk menyongsong satu abad kemerdekaan, pembangunan manusia harus ditempatkan di atas pembangunan fisik.
Sebab bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dibelanjakan. Bangsa ditentukan oleh seberapa besar integritas orang-orang yang mengelolanya.
Find The Why.
Karena masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita bangun hari ini, tetapi oleh siapa yang akan menjaganya esok.
