Catatan Redaksi

Ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan dari polemik ijazah Jokowi: perdebatan yang terlalu lama telah menyita energi publik, sementara hukum perlahan terlihat seperti arena saling mengkriminalisasi.

Di ruang media, persoalan ini terus berputar. Yang satu menuntut pembuktian. Yang lain merasa difitnah. Yang satu membawa dokumen. Yang lain membawa laporan. Yang satu merasa sedang memperjuangkan kebenaran. Yang lain merasa sedang menjadi korban kriminalisasi. Pada akhirnya, publik disuguhi pertarungan narasi yang seolah tidak memiliki titik akhir. Di mana kebenaran? Pertanyaan itu justru semakin tenggelam di tengah kebisingan.

Jangan biarkan hukum kehilangan martabatnya

Hukum seharusnya menjadi jalan untuk menemukan kebenaran dan keadilan, bukan menjadi senjata untuk saling membungkam. Jika ada dugaan tindak pidana, biarkan aparat membuktikannya. Jika ada tuduhan, buktikan tuduhan itu. Jika ada dokumen yang dipersoalkan, periksa secara independen. Jika ada putusan pengadilan, hormati dan jalankan. Tetapi jangan sampai setiap perbedaan pendapat berujung laporan pidana, dan setiap proses hukum dibaca sebagai upaya kriminalisasi. Sebab ketika hukum menjadi bagian dari pertarungan politik, yang pertama kali kehilangan kepercayaan bukan hanya para pihak yang berperkara, tetapi masyarakat.

Publik tidak membutuhkan perang baru

Indonesia memiliki persoalan yang jauh lebih besar. Rakyat membutuhkan pekerjaan. Keluarga membutuhkan daya beli. Anak-anak membutuhkan pendidikan yang baik. Daerah membutuhkan pembangunan. Negara membutuhkan investasi, produktivitas dan kepastian hukum. Sementara itu, energi publik terus tersedot untuk memperdebatkan satu persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pembuktian yang objektif dan institusi yang dipercaya. Polemik boleh hidup. Kritik harus tetap hidup. Pertanyaan publik harus tetap mendapat ruang. Tetapi perpecahan tidak boleh menjadi harga yang harus dibayar untuk mencari kebenaran.

Untuk Jokowi

Sebagai mantan Presiden, Jokowi memiliki kesempatan untuk mengambil posisi yang lebih tinggi dari sekadar memenangkan perdebatan. Jika dokumen yang dipersoalkan autentik, berikan ruang bagi pembuktian independen. Tidak perlu perang narasi. Tidak perlu membalas setiap tuduhan. Biarkan dokumen diuji dan institusi berbicara. Kebesaran seorang pemimpin bukan ketika ia berhasil mengalahkan pengkritiknya, tetapi ketika ia mampu mengakhiri sebuah keraguan tanpa meninggalkan perpecahan.

Untuk para pengkritik

Kritik adalah oksigen demokrasi. Tetapi kritik kehilangan martabat ketika berubah menjadi vonis sebelum pembuktian. Bertanya: boleh. Menyelidiki: boleh. Menguji dokumen: boleh. Tetapi menuduh tanpa bukti adalah persoalan lain. Para pengkritik juga harus bersedia menerima hasil pemeriksaan apabila prosesnya dilakukan secara independen, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi bukan hanya hak untuk menuduh. Demokrasi juga menuntut keberanian menerima kebenaran yang mungkin berbeda dari keyakinan kita.

Untuk pemerintah dan aparat penegak hukum

Jangan biarkan publik melihat hukum sebagai alat kekuasaan. Pastikan setiap proses hukum memiliki dasar yang jelas, bukti yang cukup, prosedur yang transparan dan perlakuan yang setara. Jangan ada kesan bahwa kritik dibungkam. Jangan pula ada kesan bahwa tuduhan dapat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Negara harus berdiri di tengah—bukan di belakang salah satu pihak.

Dan untuk kita semua

Mungkin sudah waktunya berhenti bertanya: “Kamu berada di pihak Jokowi atau di pihak pengkritiknya?” Gantilah pertanyaannya menjadi: “Apa buktinya?” Lalu: “Bagaimana proses pembuktiannya?” Dan akhirnya:“Apakah kita bersedia menerima hasilnya?”

Itulah cara demokrasi bekerja. Bukan dengan memenangkan kelompok kita. Tetapi dengan menemukan kebenaran tanpa menghancurkan persaudaraan sebagai bangsa. Polemik ijazah Jokowi pada akhirnya bukan hanya ujian bagi Jokowi. Ia adalah ujian bagi demokrasi Indonesia, hukum Indonesia, media Indonesia, dan kedewasaan kita sebagai bangsa. Jangan sampai setelah kebenaran ditemukan, kita baru menyadari bahwa yang telah hilang adalah kepercayaan satu sama lain.

FIND THE WHY

Kebenaran memang harus diperjuangkan. Tetapi kebenaran tidak membutuhkan bangsa yang terpecah untuk membuktikan dirinya. — LIDERNOTE